Isu kelanjutan pembangunan Jembatan Lemo kembali mencuat ke permukaan, memantik perdebatan sengit antara dua tokoh sentral Barito Utara, H. Nadalsyah Koyem dan H. Shalahuddin. Infrastruktur strategis yang menghubungkan wilayah penting di Kabupaten Barito Utara ini justru menjadi bola panas menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Jembatan Lemo sejatinya bukan hanya proyek beton dan baja, melainkan akses vital yang dinanti masyarakat sebagai penghubung ekonomi, sosial, dan pelayanan antarwilayah. Namun, di tengah harapan masyarakat, pernyataan yang dilontarkan kedua tokoh tersebut justru menghadirkan tanda tanya besar: apakah proyek ini benar-benar prioritas pembangunan, atau sekadar komoditas politik?
Saling Sindir dan Klaim
Mantan Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah Koyem, menanggapi pernyataan calon bupati nomor urut 01, H. Shalahuddin, yang dinilainya meragukan kelanjutan proyek Jembatan Lemo pada debat PSU Barito Utara. Dalam unggahan di Facebook pada Sabtu malam (26/7/2025), Nadalsyah menegaskan bahwa proyek tersebut sudah dirancang secara matang oleh konsultan terpercaya dan direkomendasikan KKJTJ. Ia menekankan pentingnya jembatan itu bagi konektivitas warga Barito Utara, terutama untuk mempersingkat jarak ke Palangka Raya hingga 100 km, dan menyebut proyek tersebut sudah masuk dalam RPJPD 2025–2045 sehingga mustahil tidak dilanjutkan.
H. Shalahuddin memberikan klarifikasi bahwa ia tidak pernah menyatakan akan menghentikan pembangunan Jembatan Lemo. Ia menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur besar seperti jembatan agar dapat diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan, demi akuntabilitas dan kejelasan tanggung jawab. Shalahuddin juga menyoroti sejumlah proyek jembatan di Barito Utara yang mangkrak, seperti Jembatan Tumpung Laung, Jembatan Gantung Gandring, dan jembatan di Lahei Barat. Menurutnya, proyek sebaiknya diselesaikan satu per satu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Kepentingan Publik Tersisih?
Masyarakat kini hanya bisa berharap polemik ini tidak berlarut-larut dan menjauhkan perhatian dari kepentingan utama: kelanjutan pembangunan demi kesejahteraan warga. Tokoh masyarakat Desa Lemo bahkan menyebutkan bahwa selama bertahun-tahun, warga hanya dijanjikan tanpa realisasi yang jelas.
“Kalau memang untuk rakyat, duduk bersama saja. Jangan saling menyalahkan. Yang penting, jembatan itu dibangun,” ujar salah satu tokoh adat di wilayah setempat.
Jembatan atau Alat Kampanye?
Momentum PSU yang tinggal beberapa pekan lagi membuat berbagai isu lokal termasuk proyek jembatan ini rawan dipolitisasi. Pihak independen mengingatkan agar infrastruktur tidak dijadikan alat kampanye, melainkan tetap berada pada koridor teknis dan kebutuhan rakyat.
Pengamat politik lokal, Mahyudin Abdul Gani, menilai bahwa pembangunan Jembatan Lemo adalah isu konkret yang seharusnya bisa menyatukan visi, bukan justru menjadi alat serang. “Publik sekarang cerdas. Mereka tahu membedakan mana program nyata, mana hanya narasi,” katanya.
Saatnya Prioritaskan Kepentingan Warga
Harapan masyarakat Barito Utara sangat sederhana: pembangunan yang nyata, bukan janji. Jembatan Lemo harus kembali ke jalur semula sebagai kebutuhan mendesak masyarakat, bukan bahan polemik. Siapa pun pemimpin terpilih nantinya, proyek strategis seperti ini semestinya menjadi prioritas, bukan polemik berkepanjangan.
