PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam memperluas pemerataan akses pendidikan melalui penyempurnaan program Sekolah Gratis berbasis Kartu Huma Betang. Kebijakan ini secara khusus diarahkan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu serta wilayah pedalaman di seluruh Kalimantan Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, saat memimpin Rapat Koordinasi Kepala Sekolah se-Kalimantan Tengah yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/2/2026).
Reza Prabowo menyampaikan, penyesuaian skema sekolah gratis dilakukan agar program benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Berdasarkan pendataan terbaru, terdapat sekitar 37 ribu siswa tidak mampu yang masuk dalam sasaran program, termasuk penerima bantuan seragam sekolah.
“Prinsipnya adalah keadilan. Dengan keterbatasan anggaran daerah, kita fokuskan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil agar tidak ada yang tertinggal dari akses pendidikan,” ujarnya.
Dalam implementasi terbaru, bantuan pendidikan akan disalurkan melalui rekening pribadi siswa yang difasilitasi oleh Bank Kalteng. Skema ini dinilai lebih aman, transparan, dan memastikan bantuan diterima langsung oleh peserta didik tanpa perantara.
Reza menjelaskan, setiap siswa penerima manfaat akan memperoleh bantuan senilai Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per tahun. Dana tersebut dibagi menjadi uang saku yang dicairkan bertahap serta bantuan perlengkapan sekolah yang penggunaannya dibatasi di merchant resmi di sekitar lingkungan sekolah.
Selain membantu kebutuhan pendidikan siswa, kebijakan ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar sekolah, khususnya pelaku usaha kecil yang menyediakan perlengkapan pendidikan.
Lebih lanjut, Reza menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyukseskan program ini. Ia meminta agar pendataan peserta didik dilakukan secara cermat, objektif, dan bertanggung jawab.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kejujuran dan kepedulian kita semua. Jangan sampai ada siswa yang berhak justru terlewatkan,” tegasnya.
Pemprov Kalteng optimistis, dengan kebijakan yang lebih terarah ini, program Sekolah Gratis Kartu Huma Betang dapat menjadi instrumen nyata dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah.
