MUARA TEWEH – Penutupan Konsultasi Publik RKPD 2027 Kabupaten Barito Utara menjadi momentum penegasan arah pembangunan yang lebih terukur dan berbasis data. Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan menekankan bahwa seluruh kebijakan dan program daerah harus berpijak pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) agar pembangunan tidak lagi bersifat asumtif.
Dalam forum yang digelar di Aula Bapperida Kabupaten Barito Utara, Kamis (12/02/2026), Wakil Bupati menyampaikan bahwa pembangunan daerah memerlukan fondasi angka yang jelas, mulai dari data kependudukan, indikator sosial ekonomi, hingga sebaran bantuan dan hibah.
“Membangun daerah tidak bisa berdasarkan persepsi. Semua harus berbasis data BPS agar kebijakan tepat sasaran dan berdampak nyata,” tegasnya.
Menurutnya, RKPD Barito Utara Tahun 2027 harus menjadi dokumen yang presisi, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain menyoroti pentingnya validitas data, Wakil Bupati juga menekankan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen strategis mendorong pertumbuhan investasi dan pengembangan ekonomi wilayah.
Ia turut menginstruksikan perangkat daerah teknis untuk segera menuntaskan Detail Engineering Design (DED) pada setiap proyek infrastruktur. Hal ini bertujuan agar pembangunan jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya benar-benar dirancang matang dan mampu meningkatkan konektivitas serta mobilitas ekonomi desa.
“Setiap proyek harus direncanakan detail dan profesional. Infrastruktur yang dibangun harus memberi efek pengungkit bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dalam arahannya, Wakil Bupati juga meminta Sekretariat Daerah (Setda) memperkuat koordinasi dengan kementerian pusat guna memastikan dukungan terhadap proyek strategis daerah. Camat dan Lurah pun diminta aktif melibatkan lembaga adat dan tokoh masyarakat agar pembangunan berjalan inklusif dan partisipatif.
Ia menegaskan bahwa implementasi Program GASPOL 11.12 harus dibuktikan dengan manfaat konkret yang dirasakan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan ASN BerAKHLAK.
Penutupan konsultasi publik ini menjadi penanda komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam membangun tata kelola perencanaan yang modern, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
