MEDAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat ketahanan pangan serta mengendalikan inflasi daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Menurut Bima, pembangunan dapur MBG di berbagai wilayah mendorong daerah untuk mandiri dalam pemenuhan bahan pangan. Pemerintah daerah didorong memastikan kebutuhan telur, sayur, ikan, dan protein lainnya dipasok dari petani serta peternak lokal.
“Kalau bahan pangan dipenuhi dari sekitar dapur, rantai distribusi menjadi pendek. Ini berdampak langsung pada stabilitas harga dan pengendalian inflasi di daerah,” ujar Bima.
Ia menjelaskan, selama ini perputaran anggaran negara lebih banyak terpusat di ibu kota. Melalui program MBG, anggaran tersebut kini mengalir langsung ke daerah, sehingga menggerakkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal secara berkelanjutan.
Bima juga menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam membangun basis produksi pangan. Tanpa kesiapan tersebut, daerah hanya akan menjadi konsumen program nasional tanpa memperoleh manfaat ekonomi maksimal.
“MBG harus menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat ketahanan pangan. Daerah tidak boleh hanya menerima, tapi juga memproduksi,” tegasnya.
Selain aspek pangan dan ekonomi, Wamendagri mengingatkan agar pelaksanaan MBG tetap memperhatikan standar kualitas dan keamanan pangan. Ia meminta Dinas Kesehatan di daerah melakukan pengawasan rutin terhadap kebersihan dapur serta pengelolaan limbah, demi menjamin keamanan makanan bagi para penerima manfaat.
Peresmian dapur SPPG Amplas ini dihadiri Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
