MEDAN – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya percepatan reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menciptakan tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja bersama Komisi II DPR RI di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Rabu (1/4/2026).
Dalam arahannya, Bima mengungkapkan bahwa BUMD memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah, namun masih dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama terkait kesehatan perusahaan yang belum optimal.
“BUMD ini memiliki aset besar, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan kinerja yang sehat. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita benahi bersama,” ujarnya.
Berdasarkan data evaluasi kinerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagian besar BUMD di sektor tertentu masih berada pada kategori kurang sehat hingga tidak sehat, sehingga membutuhkan langkah reformasi menyeluruh.
Sebagai langkah konkret, pemerintah bersama DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang diharapkan mampu menjadi dasar penguatan tata kelola perusahaan daerah.
Menurut Bima, salah satu poin penting dalam reformasi tersebut adalah pemisahan indikator kinerja antara aspek finansial dan pelayanan publik.
“Selama ini indikator kinerja masih bercampur. Ke depan harus dipisahkan agar pengukuran kinerja menjadi lebih jelas dan terarah,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemisahan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan sebagai pemilik modal, guna menghindari konflik kepentingan dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD.
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong fleksibilitas dalam pengelolaan aset serta akses terhadap sumber pendanaan, sehingga BUMD dapat lebih adaptif dan kompetitif dalam mengembangkan usahanya.
“BUMD harus diberi ruang untuk berkembang secara bisnis, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tambahnya.
Reformasi ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, serta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
