PALANGKA RAYA – Isu tata kelola pertambangan rakyat di Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian serius. Dalam momentum Dies Natalis ke-72 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gubernur Agustiar Sabran mendorong peran aktif mahasiswa dalam merumuskan solusi strategis bagi sektor pertambangan yang berkeadilan.
Kegiatan yang digelar di Grand Ballroom Hotel Luwansa, Palangka Raya, Sabtu (28/3/2026), ini tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga ruang diskusi terbuka terkait persoalan tambang rakyat yang selama ini dinilai kompleks, mulai dari aspek legalitas hingga dampak lingkungan.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa persoalan pertambangan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia menekankan pentingnya kesamaan visi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda.
“Jika kita memiliki niat dan tujuan yang sama, maka persoalan sebesar apa pun bisa kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurutnya, legalitas menjadi kunci utama dalam menata aktivitas pertambangan agar lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Selain itu, Gubernur juga mendorong model pengelolaan berbasis koperasi sebagai solusi untuk menciptakan pemerataan hasil tambang. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Iwan Kurniawan turut menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak terkelola dengan baik. Ia mengungkapkan masih banyak lokasi tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi, sehingga berpotensi merusak ekosistem.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Penegakan hukum dan kesadaran kolektif sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Kapolda bahkan membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan mahasiswa, untuk melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertambangan di lapangan.
Dalam forum tersebut, GMNI dinilai memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Gubernur pun mendorong mahasiswa untuk aktif memberikan kritik yang membangun disertai solusi konkret.
“Kami terbuka terhadap masukan, bahkan kritik. Tapi harus disertai solusi agar bisa menjadi bagian dari pembangunan,” tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan gagasan inovatif dalam tata kelola pertambangan rakyat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat, dan generasi muda dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
