MUARA TEWEH – Seluruh anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Kalimantan yang digelar di Ballroom TreePark Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 15–17 Juli 2026.
Kehadiran penuh Fraksi PKB DPRD Barito Utara tersebut terdiri dari Ketua Fraksi H. Al Hadi, S.Pd.I, Sekretaris Fraksi H. Nurul Anwar, S.E., M.A.P., serta anggota H. Benny Siswanto, S.Sos., Suhendra, S.E., dan H. Parmana Setiawan, S.T.
Selain seluruh anggota Fraksi PKB, kegiatan tersebut juga dihadiri unsur pimpinan DPRD Kabupaten Barito Utara, termasuk Ketua DPRD Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP dan Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M.
Rakorwil ADKASI tahun 2026 mengusung tema “Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah Asimetris dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”
Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten se-Pulau Kalimantan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menyusun rekomendasi terkait penguatan fungsi DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam rangkaian kegiatan, peserta mengikuti berbagai materi dari narasumber nasional, di antaranya Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua KPK RI, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Ketua Komite I DPD RI, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, hingga Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Materi yang disampaikan meliputi penguatan integritas penyelenggara pemerintahan daerah, supervisi dan pencegahan korupsi, penguatan kelembagaan DPRD, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Selain sesi seminar, Rakorwil ADKASI juga membahas pembentukan kepengurusan Koordinator Wilayah ADKASI Kalimantan beserta lima komisariat wilayah provinsi di Kalimantan serta menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi penguatan kelembagaan DPRD.
Keikutsertaan seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Barito Utara diharapkan semakin memperkuat kapasitas legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
