MUARA TEWEH – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Utara mulai menjadi perhatian DPRD, khususnya terhadap aktivitas pendidikan dan kondisi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026). Sejumlah anggota DPRD Barito Utara, yakni Ardianto, Patih Herman AB, Hj. Nety Herawati serta Hj. Sri Neni menyampaikan sejumlah perhatian terkait penanganan karhutla dan dampaknya.
Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati secara khusus menyoroti kondisi kegiatan belajar mengajar di tengah kabut asap yang semakin pekat.
Menurutnya, DPRD menerima banyak keluhan dari orang tua siswa yang mempertanyakan kebijakan pembelajaran di sekolah saat kualitas udara terdampak asap karhutla.
“Hari ini kami banyak menerima WhatsApp dan telepon, kenapa anak-anak tidak diberlakukan libur sekolah,” ungkapnya.
Nety meminta adanya kejelasan dari Dinas Pendidikan terkait langkah yang perlu diterapkan sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak kabut asap. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, sekolah dinilai perlu mendapatkan arahan mengenai pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
“Kami minta penegasannya kepada Dinas Pendidikan bisa memberikan surat ataupun arahan kepada sekolah-sekolah yang terdampak kabut asap yang sangat pekat,” katanya.
Menurut Nety, penanganan karhutla juga perlu dilakukan melalui upaya pencegahan dari sisi edukasi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pemahaman mengenai cara membuka lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
Ia mendorong Dinas Pertanian mengoptimalkan peran para penyuluh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang akan membuka lahan perkebunan.
“Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluhnya memberikan edukasi kepada mereka yang ingin membuat kebun sawit ataupun kebun lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Barito Utara Ardianto menegaskan dukungan legislatif terhadap langkah pemerintah daerah dalam menangani karhutla, termasuk kebutuhan penanganan di lapangan.
“Untuk penanganan kebakaran, kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Ardianto.
Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan unsur terkait lainnya. Sinergi tersebut diperlukan agar titik kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak berkembang menjadi lebih luas.
DPRD Barito Utara juga menegaskan dukungan terhadap berbagai langkah yang telah direncanakan bersama dalam menghadapi karhutla.
“Kami DPRD Kabupaten Barito Utara sebagai anggota sangat mendukung apa yang kita rencanakan hari ini,” pungkasnya.
Dengan kondisi kabut asap yang turut berdampak pada aktivitas masyarakat, DPRD mendorong agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap pendidikan, kesehatan, serta aktivitas warga.
