Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se‑Kalteng Tahun 2025, bertempat di Luwansa Hotel Palangka Raya pada pagi hari Rabu (30/7). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum, Hj. Sunarti yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi, Leonard S. Ampung.
Dalam sambutannya, Sunarti menyampaikan apresiasi dan menegaskan urgensi penyelenggaraan Rakor sebagai langkah strategis dalam mempertahankan stabilitas serta kondusivitas daerah di tengah tantangan arus global dan nasional yang makin dinamis.
Mengacu pada Surat Edaran Kemendagri No. 300/e‑7/Polpum, Pemprov mengingatkan seluruh pihak agar antisipatif terhadap potensi dampak konflik di Timur Tengah, terutama dalam bentuk persebaran hoaks, provokasi, intoleransi, dan radikalisme. Tekanan global ini menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi intelijen dan promosi nilai perdamaian di masyarakat.
Rakor juga menyoroti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025. Pemerintah pusat melalui Wakil Mendagri Ribka Muluk dan Ditjen Polpum telah turun langsung ke Muara Teweh untuk memastikan PSU berjalan aman dan lancar. Harapannya, polemik PSU tidak berulang di Pilkada mendatang.
Persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan juga mendapat perhatian utama. Sunarti menekankan pentingnya respons cepat dan koordinasi lintas instansi, termasuk Forum Kewaspadaan Dini, Forkopimda, dan instansi vertikal, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
Rakor ini menjadi wadah untuk menyelaraskan persepsi dan strategi antara Pemprov Kalteng, Kesbangpol kabupaten/kota se‑Kalteng, Forkopimda, dan instansi vertikal lainnya dalam menjalankan deteksi dan cegah dini potensi konflik.
Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Feni Catriani Utami, menjelaskan bahwa rakor bertujuan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di tingkat daerah. Rakor ini diikuti oleh peserta dari seluruh Kesbangpol kabupaten/kota, bidang kewaspadaan, dan staf teknis. Narasumber hadir dari unsur Kesbangpol Provinsi, Intelkam Polda Kalteng, dan BINDA Kalteng.
Rakor ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan antisipatif terhadap isu strategis serta penguatan sinergi antar lembaga.
