MUARA TEWEH – Lonjakan harga Pertalite hingga Rp15.000 dan Pertamax mencapai Rp17.000 per liter serta kelangkaan BBM di Barito Utara mendapat sorotan keras dari DPRD. Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, DR. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H dari Fraksi Gerindra, menilai kondisi lapangan sudah mengkhawatirkan dan mendesak Pertamina wilayah Kalimantan Tengah untuk bertindak cepat.
Tajeri menegaskan bahwa keluhan masyarakat harus dipandang sebagai peringatan serius. Ia mempertanyakan pengawasan Pertamina dan dugaan adanya permainan harga di lapangan.
“Tolong pertanyakan, perwakilan Pertamina Kalteng itu apakah tidur atau ditidurkan? Atau mungkin sudah kekenyangan hingga tidak turun ke lapangan? Ini perlu diawasi, karena harga Rp15 ribu untuk Pertalite jelas tidak wajar,” tegas Tajeri, Sabtu (22/11/2025) malam.
Menurut laporan warga, rantai distribusi BBM diduga bermasalah pelangsir membeli dari SPBU, lalu dijual ke pengecer, hingga harga terus naik. Kondisi ini membuat masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terbebani.
Selain BBM, Tajeri juga menyoroti penutupan pangkalan LPG 3 Kg yang telah dilaporkan ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Ia berharap pemerintah pusat segera turun langsung ke Muara Teweh untuk mengecek distribusi LPG dan BBM.
“Ini suara rakyat. Pengawasan harus diperketat, SPBU wajib menjelaskan alasan pembatasan pembelian. Transparansi dan solusi segera harus jadi prioritas,” tambahnya.
DPRD Barito Utara menyatakan kesiapan untuk mendukung langkah pemerintah pusat apabila inspeksi langsung diperlukan untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga BBM.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, S.Kom, menilai bahwa akar persoalan sebenarnya bukan semata distribusi lapangan, tetapi kuota BBM dari pusat yang tidak pernah bertambah, meski jumlah kendaraan semakin meningkat drastis setiap bulan.
“Kuota BBM kita tidak pernah bertambah, sementara rata-rata 500 sepeda motor baru masuk tiap bulan. Ini bukan sekadar antrean, tapi soal kebijakan dan data,” ujar Taufik saat diwawancara usai RDP dengan PLN Muara Teweh, Kamis (20/11/2025).
Taufik meminta Pemkab Barito Utara melakukan survei resmi ke dealer kendaraan dan menjadikan data tersebut sebagai bukti formal untuk mengajukan penambahan kuota ke Gubernur dan DPR RI.
Ia juga menyoroti bahwa saat MTQH Kalteng digelar di Barito Utara, peserta dari kabupaten/kota lain juga membeli BBM di Muara Teweh, sehingga kuota lokal semakin terbebani.
“Ini harus jadi bahan pengajuan resmi. Kalau kuota cukup, tidak akan ada pelangsir dan antrean panjang. Kami siap mengawal di DPRD, tapi pemerintah daerah harus bergerak sekarang,” tutupnya.
