MUARA TEWEH – Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, DR. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H dari Fraksi Gerindra, memberikan perhatian serius terhadap penutupan sejumlah pangkalan LPG 3 Kg dan keluhan masyarakat terkait pembatasan pembelian BBM subsidi di SPBU. Menurutnya, kondisi ini telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat kecil dan harus segera ditangani.
Tajeri mengungkapkan bahwa masalah tersebut sudah dilaporkan langsung ke Dirjen Migas Kementerian ESDM, dan ia berharap dalam waktu dekat akan ada tindakan nyata dari pemerintah pusat.
“Pangkalan LPG 3 Kg yang sempat ditutup sudah kita laporkan. Kita berharap Dirjen Migas turun langsung ke Muara Teweh, agar distribusi LPG dan BBM bisa diawasi dengan jelas,” ungkap Tajeri.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan adanya dugaan permainan distribusi, terutama terkait harga dan jumlah stok yang berubah-ubah.
Tajeri juga meminta agar SPBU tidak hanya membatasi kuota pembelian, tetapi juga memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Ini suara rakyat. Jangan sampai pengawasan lemah karena ada kepentingan tertentu. Kita perlu transparansi dan solusi segera,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika distribusi LPG dan BBM tidak segera diawasi dengan ketat, maka banyak keluarga, buruh harian, dan pelaku UMKM akan terdampak.
