JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan strategi berbasis data untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah. Pendekatan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa penyusunan indikator bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi fondasi utama agar kebijakan yang diambil benar-benar terukur dan tepat sasaran.
Menurutnya, langkah awal yang krusial adalah memastikan ketersediaan data dasar di setiap kabupaten/kota. Setelah itu, seluruh pihak harus menyamakan persepsi terhadap indikator yang digunakan sebelum membahas solusi lebih lanjut.
“Kalau persepsi dan indikatornya sudah sama, maka kita bisa mengurai persoalan dengan lebih tajam dan sistematis,” ujarnya.
Untuk menjaga konsistensi evaluasi, Tomsi mengusulkan agar rakor terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran dilaksanakan secara rutin setiap bulan, sebagaimana mekanisme pengendalian inflasi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri juga meminta dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan akurasi dan validitas data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan. Data yang kuat dinilai sebagai kunci agar program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Rakor ini turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga terkait sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
