DPRD Barito Utara Desak Perbaikan Pelayanan RSUD dan Penguatan Program UHC

Rapat Dengar Pendapat DPRD Barito Utara bersama Dinas Kesehatan, RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan membahas pelayanan kesehatan masyarakat di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (25/5/2026). (Dok. Pribadi).
banner 468x60

MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan sejumlah rekomendasi penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelayanan RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (25/5/2026).

RDP yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga Jasa Raharja.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat, mulai dari pelayanan rumah sakit, keterbatasan tenaga kesehatan di desa hingga kendala pelayanan BPJS dan program Universal Health Coverage (UHC).

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan enam poin kesimpulan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Pertama, DPRD meminta RSUD Muara Teweh meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, termasuk pelayanan tenaga medis, fasilitas kesehatan dan sistem administrasi rumah sakit.

Kedua, BPJS Kesehatan diharapkan dapat menempatkan petugas khusus di RSUD Muara Teweh selama 24 jam guna mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan administrasi BPJS secara cepat dan efektif. DPRD juga meminta pihak RSUD menyiapkan ruangan khusus bagi petugas BPJS Kesehatan.

Ketiga, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara diminta segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dan pustu yang hingga kini masih belum memiliki tenaga medis memadai.

Keempat, Pemerintah Daerah diminta segera melakukan pengkajian hukum terkait pemberian tunjangan khusus atau insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Kelima, Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan diminta memperkuat koordinasi ke seluruh puskesmas terkait pengaktifan program UHC agar seluruh masyarakat Barito Utara bisa memperoleh layanan kesehatan dengan mudah.

Selain itu, DPRD juga meminta penjelasan terbuka terkait pengelolaan dana BLUD RSUD Muara Teweh, termasuk jumlah dana yang sudah digunakan, belum digunakan hingga dana yang disebut didepositokan.

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati berharap seluruh hasil RDP dapat segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Barito Utara.

“Kami ingin pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat dengan baik, cepat dan manusiawi,” tegasnya.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *