Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 mengalami sejumlah sengketa yang akhirnya memicu Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keputusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan bahwa terdapat pelanggaran politik uang (money politics) yang dilakukan oleh lebih dari satu pasangan calon, sehingga MK memerintahkan PSU.
Setelah PSU dilaksanakan, muncul kembali gugatan ke MK oleh pasangan calon nomor urut 2, Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni (Jimmy-Inri). Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 365 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada PSU, karena diduga terdapat pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).
Isu Utama dalam Gugatan
Beberapa poin utama yang menjadi dalil pemohon:
1. Money Politic / Politik Uang
Pemohon menuduh bahwa pihak lawan menggunakan kartu relawan, yang mencantumkan nomor seri dan NIK, merekrut mereka lalu membagikan uang terutama menjelang PSU. Pemohon menyebut praktik tersebut sebagai dana intensif yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan kampanye.
2. Distribusi Surat Pemberitahuan / C-Pemberitahuan KWK
Di Kecamatan Teweh Tengah, terdapat jumlah surat suara yang tidak terdistribusi cukup besar (sekitar 10.813 surat), dengan berbagai alasan seperti tidak dikenal, tidak berada di tempat, atau tidak ada orang kepercayaan. Pemohon menduga alternatif ini sengaja dipergunakan untuk merugikan basis suara mereka.
3. Pedoman Hukum / Bukti
Pemohon menyertakan bukti berupa tangkapan layar media sosial, daftar nama relawan dengan NIK sesuai DPT, saksi ahli, serta kesaksian langsung dari relawan.
Termohon (KPU Barito Utara) membantah bahwa bukti tersebut tidak sah atau tidak cukup sebagai dasar hukum, khususnya tangkapan layar dianggap tak memiliki keaslian yang memadai.
4. Permohonan Pemohon
Pemohon meminta agar MK membatalkan keputusan KPU terkait hasil PSU dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 (Shalahuddin-Felix Sonadie Y. Tingan), sekaligus menetapkan Jimmy-Inri sebagai pemenang.
Sidang dan Tahapan Proses
Sidang pendahuluan telah dilakukan, kemudian sidang pembuktian di mana saksi dan ahli dihadirkan dari kedua pihak.
Penjadwalan sidang pengucapan putusan akan dilakukan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Sidang pengucapan putusan dijadwalkan pada Rabu, 17 September 2025
Kemungkinan Putusan Dampak / Implikasi
Berdasarkan dalil dan bukti yang dikemukakan, ada beberapa kemungkinan putusan:
1. MK menolak gugatan Jimmy-Inri Hasil PSU tetap diakui dan pasangan nomor urut 1 tetap sebagai pemenang. Stabilitas politik di Barito Utara dapat dipertahankan, meskipun pihak yang kalah mungkin masih merasa dirugikan. Publik akan mengharapkan transparansi dan kejelasan bukti dari MK agar keputusan dianggap adil.
2. MK menerima sebagian gugatan MK dapat memutuskan bahwa terdapat pelanggaran signifikan yang mempengaruhi hasil suara di kecamatan-tertentu atau dalam TPS tertentu, tetapi tidak sampai mendiskualifikasi paslon seluruhnya. Bisa terjadi rekomendasi untuk PSU tambahan di beberapa TPS atau tindakan koreksi lainnya.
3. MK menerima penuh dan mendiskualifikasi paslon nomor urut 1 Hal ini akan menggulingkan hasil PSU yang ditetapkan, dan Jimmy-Inri akan dinyatakan sebagai pemenang. Implikasi politik cukup besar legitimasi pemerintahan, dukungan publik, dan dampak sosial akan terpengaruh. Harus disiapkan tindakan lanjutan termasuk pengamanan dari potensi konflik antar pendukung.
Selain itu, putusan MK akan menjadi preseden untuk bagaimana lembaga hukum menangani tuduhan politik uang yang menggunakan konstruk “relawan” atau modus serupa, juga menunjukkan standar pembuktian dalam sengketa pemilihan.
Tantangan dan Kontroversi
1. Pembuktian bukti digital (misalnya tangkapan layar dari media sosial) sering menjadi titik lemah karena keaslian, verifikasi, dan relevansi dalam hukum.
2. Persepsi publik tentang fairness dan transparansi penyelenggaraan PSU dan MK sangat penting. Apabila masyarakat melihat adanya ketidakadilan, bisa memicu keretakan sosial dan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi menurun.
3. Kepentingan keuangan dan administratif: PSU memerlukan biaya, sumber daya, dan manajemen signifikan. Pemerintah daerah sudah menyiapkan NPHD dan anggaran hibah, serta melibatkan aparat keamanan untuk menjaga keamanan PSU.
Putusan MK atas gugatan PSU Barito Utara sangat dinanti karena akan menentukan nasib politik lokal, integritas proses demokrasi, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan. Apapun hasilnya, penting bagi semua pihak calon, penyelenggara, masyarakat untuk menghormati keputusan, agar stabilitas daerah tetap terjaga, dan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip fair, jujur dan adil.
