Palangka Raya, Kabarmuarateweh.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Rakonreg PDRB) Tahun 2025, pemerintah berfokus pada dua agenda besar pada penguatan infrastruktur dan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai pondasi menuju ekonomi hijau yang tangguh.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (11/11/2025), dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, bersama perwakilan BPS, Bank Indonesia, Bappenas, Kementerian Teknis, akademisi, dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng.
Dalam sambutannya, Herson menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari kualitas pemerataan dan keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga keseimbangan dan keadilan. Transformasi ekonomi harus membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam,” ujar Herson.
Ia menilai, karakter ekonomi Kalimantan Tengah yang selama ini didominasi sektor brown economy perlu diarahkan menuju hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah produk lokal agar manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
Dalam kesempatan itu, Herson mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng tengah mendorong pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di sejumlah kabupaten, di antaranya Barito Utara, Lamandau, Pulang Pisau, dan Seruyan.
Langkah ini, menurutnya, bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempercepat sinkronisasi kebijakan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita perlu memperkuat komunikasi dan harmonisasi kebijakan agar program pembangunan berjalan efisien dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Salah satu agenda penting dalam forum ini adalah penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kalteng dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung penyediaan data ekonomi yang akurat.
Kolaborasi tersebut menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi berbasis bukti (evidence-based policy) demi menciptakan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif pada tahun 2023 tumbuh 4,14%, tahun 2024 meningkat menjadi 4,46% dan pada triwulan III tahun 2025 mencapai 5,36% (yoy).
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,6% pada 2025, meningkat hingga 7,3% pada 2029, sejalan dengan target nasional delapan persen di tahun yang sama.
“Transformasi menuju ekonomi hijau adalah keharusan, bukan pilihan. Dengan inovasi, hilirisasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal, kita dapat menjaga lingkungan sekaligus memperkuat ekonomi daerah,” tutup Herson.
