PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam menyukseskan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Sejahtera (HBS). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Senin (29/6/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun mekanisme pelaksanaan program bantuan biaya kuliah yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, Program Huma Betang Sejahtera hadir sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada generasi muda agar tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi.
“Program ini merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia Kalimantan Tengah yang unggul, berdaya saing, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, nilai-nilai Huma Betang yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan kesetaraan menjadi dasar pelaksanaan program tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Rusansyah, mengatakan FGD menjadi langkah penting dalam menyelaraskan pelaksanaan program antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta perguruan tinggi.
Melalui koordinasi yang baik, proses penyaluran bantuan diharapkan berjalan lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penerima manfaat.
“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan Program Huma Betang Sejahtera sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” katanya.
Rusansyah juga berharap masukan dari peserta FGD dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sehingga pelaksanaan program semakin optimal pada tahun 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri para rektor, direktur, dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Kalimantan Tengah, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, narasumber, serta peserta dari berbagai perangkat daerah terkait.
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pendidikan yang inklusif sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
