MUARA TEWEH – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara meminta program pengentasan kemiskinan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara lebih terukur dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat akhir terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi, dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Kamis (17/9/2026).
Suparjan mengatakan, program pengentasan kemiskinan perlu diarahkan terutama ke wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi bagian penting agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat rentan.
“Kami berharap program pengentasan kemiskinan diprioritaskan pada daerah-daerah kantong kemiskinan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat rentan. Mekanisme bantuan sosial juga perlu diperbaiki agar masyarakat yang membutuhkan tidak justru terlewat,” katanya.
Selain bantuan sosial, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pelaksanaan program dalam Perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada penyerapan anggaran. Setiap kegiatan diharapkan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program prioritas tersebut mencakup peningkatan layanan dasar, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penanganan kemiskinan.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setelah tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD selesai, tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD berlanjut pada tahap pelaksanaan dan pengawasan.
“Dengan selesainya proses tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, tentunya menjadi tanggung jawab bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujar Suparjan.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, realisasi kegiatan yang telah dianggarkan perlu dimaksimalkan agar program pemerintah daerah dapat memberikan manfaat di berbagai sektor.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Selain persoalan kemiskinan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian terhadap kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Pemerintah daerah diminta mengambil langkah mitigasi secara cepat, sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat secara terpadu.
“Dalam menghadapi kabut asap akibat karhutla, pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah mitigasi cepat dan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat secara terpadu, sehingga masyarakat merasa aman dan tenang,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai perlindungan masyarakat dalam kondisi kabut asap perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah, terutama karena dampaknya dapat berkaitan dengan kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
