MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti pemerataan pembangunan dan kualitas infrastruktur sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Catatan tersebut disampaikan Fraksi PKB melalui Juru Bicara H. Parman Setiawan, S.T., dalam pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Kamis (17/9/2026).
Dalam pandangan Fraksi PKB, luas wilayah Barito Utara membuat kebutuhan masyarakat antarkecamatan dan desa tidak selalu sama. Karena itu, pembangunan dinilai perlu memperhatikan pemerataan akses terhadap berbagai layanan dasar. Fraksi PKB mencatat kebutuhan tersebut mencakup akses jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, jaringan komunikasi hingga pelayanan publik.
Perhatian juga diberikan terhadap kualitas pekerjaan infrastruktur. Fraksi PKB menyatakan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya proyek yang terealisasi, tetapi juga dari kualitas, ketepatan waktu, manfaat dan keberlanjutannya. Fraksi PKB menilai pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi perlu diperkuat agar pembangunan yang telah dikerjakan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian. Fraksi PKB meminta anggaran pada dua sektor tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan, termasuk bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Fraksi PKB juga menyoroti waktu pelaksanaan Perubahan APBD 2026 yang relatif pendek. Karena itu, pelaksanaan belanja modal dan pembangunan infrastruktur diminta segera dipercepat dengan tetap disertai monitoring yang efektif. Langkah tersebut dinilai penting agar serapan anggaran dapat berjalan maksimal dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKB juga mengingatkan agar penyelesaian kewajiban pekerjaan yang telah berjalan tetap dilakukan berdasarkan aturan, didukung dokumen lengkap dan memastikan pemerintah daerah memperoleh hasil pekerjaan sesuai kewajiban yang telah dibayarkan.
Fraksi PKB menekankan bahwa perubahan anggaran seharusnya tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban keuangan, tetapi tetap memberikan ruang bagi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Isu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) juga menjadi salah satu catatan Fraksi PKB dalam pendapat akhirnya. Fraksi PKB meminta pemerintah daerah segera memperkuat penanganan keadaan darurat dan meningkatkan sinergi lintas sektor. Dalam pandangan fraksi, Karhutla menjadi persoalan yang membutuhkan respons cepat.
Fraksi PKB juga menyinggung alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 miliar agar dapat dioptimalkan untuk penanganan Karhutla sejak dini.
“Jangan sampai perubahan anggaran hanya menjadi ruang untuk menyelesaikan kewajiban keuangan, tetapi mengurangi ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.” ujar H. Parmana.
“Pemerintah daerah harus lebih serius melakukan pendataan potensi daerah, optimalisasi aset, memperbaiki sistem pelayanan, serta memanfaatkan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Memastikan Anggaran Perubahan dipakai untuk program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat, bukan kegiatan baru yang minim mamfaat.” tambahnya.
Fraksi PKB pada akhirnya menyatakan dapat menerima Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 beserta lampirannya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan.
Pendapat akhir tersebut dibacakan dalam rangkaian pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Sebelumnya, DPRD Barito Utara juga telah menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Raperda Perubahan APBD 2026.
