Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalteng dengan agenda percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan sampah, karhutla, dan hutan adat tahun 2025, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025).
Wagub Edy menegaskan rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dalam memperkuat fiskal daerah. “Struktur anggaran 2025 mengalami efisiensi. Karena itu, kita dituntut memaksimalkan PAD. Potensi besar ada di sektor tambang, perkebunan, kehutanan, maupun pajak daerah, tapi realisasi masih jauh dari potensi,” ujarnya.
Ia menyebut hasil rakor 10 provinsi penghasil sumber daya alam menempatkan Kalteng di posisi ketiga setelah Kaltim dan Kalsel. Namun, penerimaan daerah masih jauh di bawah besarnya PNBP ke pusat. Karena itu, akan diagendakan pertemuan dengan Presiden untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil.
“Mulai 2026, program pembangunan diarahkan pada penguatan PAD, dengan alokasi Rp100–150 miliar per kabupaten/kota, serta bantuan desa Rp250–500 juta,” tegasnya.
Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menambahkan, Rancangan APBN 2026 menunjukkan sentralisasi fiskal semakin kuat. Dana transfer ke daerah diperkirakan turun 29,3% meski belanja pusat naik 16,1%. Ia menekankan optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak, terutama kendaraan bermotor, serta peran lebih besar BUMD.
Rakor ini dihadiri unsur Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Kepala OPD, serta jajaran pemerintah provinsi.
