MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi PKB, H. Parmana Setiawan, S.T., angkat bicara terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi di wilayah Barito Utara. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) kerap menjadi sasaran kemarahan masyarakat, meskipun kewenangan utama pengelolaan energi dan distribusi BBM berada di pemerintah pusat dan PT Pertamina (Persero).
Menurut Parmana, kondisi ini terjadi karena Pemda berada di garis terdepan pelayanan publik sehingga menjadi pihak yang paling mudah dijangkau masyarakat saat krisis terjadi.
“Warga mengalami langsung dampak kelangkaan di SPBU dan pengecer lokal, sehingga Pemda menjadi pihak terdekat yang dimintai pertanggungjawaban, padahal kewenangan penuh itu ada di pusat dan Pertamina,” tegas Parmana, Rabu (3/12/2025).
Parmana menjelaskan, terdapat beberapa faktor utama yang membuat pemerintah daerah kerap menjadi sasaran kemarahan warga saat krisis BBM terjadi, di antaranya:
1. Visibilitas langsung – Masyarakat berhadapan langsung dengan dampak krisis di wilayahnya.
2. Persepsi kewenangan – Banyak warga mengira Pemda memiliki kuasa penuh atas distribusi BBM.
3. Kurangnya pemahaman alur distribusi – Masyarakat belum sepenuhnya memahami peran antara Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina.
Parmana menegaskan bahwa secara struktur kewenangan Pemerintah Pusat & Pertamina bertanggung jawab atas penetapan kuota, pengadaan, impor, hingga jaringan distribusi utama BBM.
Pemerintah Daerah berperan dalam pengawasan distribusi, memastikan BBM tepat sasaran, mengusulkan tambahan kuota, serta membantu koordinasi ketika terjadi hambatan distribusi akibat cuaca, banjir, atau kondisi darurat lainnya.
Namun di lapangan, menurut Parmana, kelangkaan juga sering diperparah oleh faktor lokal seperti gangguan transportasi, penyelewengan oleh oknum, hingga panic buying.
Dalam pernyataannya, Parmana mendesak agar Pertamina benar-benar menjalankan mandatnya sebagai BUMN energi milik negara untuk menjamin ketersediaan BBM bagi seluruh masyarakat.
“Saya meminta Pertamina segera mengambil langkah antisipatif dan solutif agar kelangkaan BBM ini tidak terus berulang. Jangan sampai kami sebagai wakil rakyat dan pemerintah daerah terus menjadi sasaran kemarahan warga, padahal tugas utama itu ada di kalian,” tegasnya.
Bahkan, Parmana mengaku ikut merasakan langsung dampak kelangkaan BBM. “Semua resah. Saya sendiri sempat mendorong motor sampai rumah karena kehabisan BBM. Di pengecer pun kosong,” ungkapnya.
Ia berharap kejadian ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak, khususnya Pertamina dan pemerintah pusat, agar sistem distribusi BBM di daerah dapat lebih stabil, transparan, dan tepat sasaran.
