Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) menggelar rapat koordinasi persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bersama perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Senin (4/8/2025).
Pertemuan berlangsung di rumah jabatan Wakil Bupati Barito Utara dan dihadiri oleh jajaran pejabat kementerian, termasuk tim dari Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolhukam dan Direktorat Kemitraan Komunikasi Kehumasan dan Lembaga, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo.
Kepala Diskominfosandi Barito Utara, H. Mochamad Ikhsan, yang hadir bersama Kabid IKP Hadi Safari dan tim Hunting News Diskominfosandi, menegaskan pentingnya koordinasi komunikasi publik agar proses PSU berjalan informatif, tertib, dan tidak menimbulkan disinformasi.
“Kami menyambut baik kolaborasi dan dukungan pemerintah pusat, khususnya dari Kemenkopolhukam dan Kemkominfo, yang sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan PSU pasca putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Ini menjadi bagian dari komitmen kita bersama untuk memastikan pemilu yang damai dan transparan,” ujar Ikhsan.
Helmi Hafid, Pranata Humas Ahli Madya dari Kemkominfo, mengapresiasi kesiapan Diskominfosandi Barito Utara. Ia menyebutkan bahwa peran Diskominfo di daerah sangat vital dalam mendukung kebijakan komunikasi digital yang diinisiasi pemerintah pusat.
“Diskominfo adalah mitra utama kami dalam implementasi program komunikasi publik. Mereka menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan kredibel kepada masyarakat,” jelas Helmi.
Sementara itu, perwakilan Kemenkopolhukam, Arnold Sirait dan Nina Suartika, menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga serta penguatan narasi tunggal dalam komunikasi PSU di tingkat daerah.
“Rapat koordinasi ini menjadi forum penting dalam menyusun strategi bersama agar publikasi PSU melalui media massa dan kanal digital berjalan selaras dan mendukung stabilitas komunikasi publik,” tutur Arnold.
Rapat ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan PSU di Barito Utara, yang dijadwalkan dalam waktu dekat, agar seluruh prosesnya terkomunikasikan secara terbuka, jernih, dan profesional kepada masyarakat.
