JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditunjukkan dengan pertemuan antara Bupati Barito Utara H. Shalahuddin bersama jajaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna memperkuat implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan pemerintah daerah.
Pertemuan tersebut menjadi agenda strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barito Utara menegaskan bahwa peningkatan nilai MCSP dan SPI merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu frekuensi yang sama untuk melaksanakan prinsip pencegahan korupsi secara konsisten. Harapan kami, nilai MCSP dan SPI Barito Utara terus meningkat, karena hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” ujar H. Shalahuddin, Selasa (20/1/2026).
Kehadiran Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara disambut langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., serta Ketua Satgas Kasupgah Wilayah III Maruli Tua.
Dalam diskusi tersebut, berbagai langkah strategis dibahas untuk mengoptimalkan indikator-indikator pencegahan korupsi yang menjadi tolok ukur nasional dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Beberapa aspek yang menjadi fokus antara lain penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta optimalisasi tata kelola pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap sinergi dengan KPK RI dapat semakin memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip good governance serta membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
