Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat arahan kebijakan pembangunan melalui penekanan pada integrasi pengelolaan data dengan program prioritas pembangunan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Capaian Pembangunan Fisik Semester I APBD 2025, yang diselenggarakan pada Selasa (29 Juli) di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Provinsi Kalteng.
Rapat dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng, Herson B. Aden, yang mewakili Gubernur. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, khususnya antara Biro Adbang dan Bapperida. Menurut Herson, Biro Adbang difokuskan mengevaluasi output fisik program strategis, sementara Bapperida akan memperkuat analisis perencanaan hingga outcome terkait dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Penggunaan data statistik dasar dan sektoral menjadi kunci utama dalam evaluasi pembangunan. BPS menyediakan data statistik dasar, sedangkan Bapperida bertanggung jawab atas data sektoral agar pembagian tugas lembaga lebih terarah.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Tim ini bertugas memantau pelaksanaan program strategis sejak tahap perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan di lapangan.
Dalam rapat, dibahas pula program strategis nasional yang didukung APBD Provinsi, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Semua program ini membutuhkan evaluasi berbasis data dan koordinasi antar lembaga yang matang agar berdampak nyata pada masyarakat.
Herson mengajak seluruh OPD provinsi dan kabupaten/kota se‑Kalteng untuk meningkatkan kualitas evaluasi kegiatan di lapangan. Ia berharap hasil koordinasi ini menjadi tolok ukur kinerja lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Dengan sinergi dan komitmen bersama, Provinsi Kalteng diharapkan terus tumbuh sebagai daerah yang makin “Berkah, Maju, dan Sejahtera” dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
Gelaran rakor ini merupakan langkah strategis Pemprov dalam memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya tercapai secara nominal, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi nyata bagi warga Kalimantan Tengah. Dengan optimasi pengelolaan data dan koordinasi lintas lembaga, arah pembangunan menuju 2025 diharapkan semakin terstruktur dan tepat sasaran.
