PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar oleh Bapperida Prov. Kalteng di Aula Kantor Bapperida, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo.
Rakor dilaksanakan sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng Tahun 2022–2026, yang menegaskan perlunya sinergi lintas sektor untuk merumuskan, memantau, dan mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan di daerah.
Wagub Edy Pratowo menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan pertama yaitu “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk”.
“Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara menyeluruh. Data terbaru menunjukkan pola kemiskinan kini bergeser dari desa ke kota, dan ini harus kita antisipasi bersama,” ungkap Edy.
Ia juga menyoroti meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di desa, sementara migrasi ke kota bisa memperburuk kemiskinan perkotaan apabila tidak diimbangi peningkatan keterampilan.
Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya dan menghimpun masukan untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai panduan strategis lintas sektor.
“Rakor ini menjadi bagian penting dalam menyusun langkah konkret dan terukur demi menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan di Kalimantan Tengah,” jelas Leonard.
Rakor dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, tenaga ahli RPKD, serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota selaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota se-Kalteng.
