MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara memastikan akan memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait persoalan tambang rakyat yang menjadi perhatian banyak pihak dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Benny Siswanto, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi para penambang rakyat, termasuk upaya mencari legalitas dan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan masyarakat.
Menurut Benny, keberadaan tambang rakyat tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Yang kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat tetap bisa bekerja dengan aman dan memiliki kepastian hukum. DPRD ingin mencari solusi terbaik bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait,” ujarnya saat ditemui di DPRD Barito Utara, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, RDP yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026 tersebut akan melibatkan pemerintah daerah, instansi teknis, serta perwakilan masyarakat guna merumuskan langkah-langkah konkret terkait pertambangan rakyat.
Benny menilai, percepatan pembahasan perlu dilakukan karena persoalan ekonomi masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama. Oleh sebab itu, DPRD berharap hasil pertemuan nantinya dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan dapat segera ditindaklanjuti.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai dasar bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas kegiatan pertambangan melalui mekanisme yang diatur pemerintah.
“Kalau daerah tidak mengusulkan WPR, tentu akan sulit mendapatkan legalitas. Karena itu perlu kerja sama semua pihak agar masalah ini bisa segera mendapatkan jalan keluar,” katanya.
Politisi PKB tersebut menegaskan bahwa DPRD Barito Utara akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong lahirnya kebijakan yang mampu memberikan manfaat bagi warga tanpa mengabaikan ketentuan hukum maupun aspek lingkungan.
Ia berharap RDP mendatang menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat demi terciptanya solusi yang berkelanjutan bagi sektor pertambangan rakyat di Barito Utara.
